NEPAL DARURAT PERDAGANGAN PEREMPUAN

Nepal adalah salah satu negara di Asia Selatan yang cukup dekat dengan India. Selain terkenal dengan tradisi uniknya yaitu tradisi Dewi Kumari (tradisi untuk memilih seorang gadis yang belum haid untuk dijadikan Dewi Kumari guna melayani umat Hindu yang datang ke kuil setelah memenuhi syarat-syarat fisik seorang dewi), namun di balik itu, setiap negara pasti memiliki sisi kelamnya masing-masing, tidak terkecuali dengan Nepal—negara yang dijuluki negara seribu kuil. Perdagangan perempuan adalah salah satu masalah serius yang terjadi di negara tersebut. Cara pelaku untuk merayu korbannya sama; diiming-imingi oleh pekerjaan yang layak atau akan menikah dengan suami yang baik dengan keuangan yang stabil di India, membuat gadis-gadis Nepal tergiur. Parahnya, agen-agen yang menyalurkan perempuan-perempuan ini adalah orang-orang yang dikenal, seperti tetangga ataupun anggota keluarga sendiri tante atau paman.

(Rita Dhungel MacEwan: 2021) Perdagangan manusia di Nepal sudah ada sejak zaman Dinasti Rana pada tahun 1846 – 1950 yang mana gadis-gadis dari Himalaya dan Bukit Tengah dibawa ke Kathmandu, berharap mereka menjadi pelayan kerajaan, namun malah dipersembahkan sebagai hadiah kepada raja India dan diharuskan menghibur raja Rana. Bahkan setelah Dinasti Rana runtuh, tradisi ini masih ada sehingga keturunan anak Rana yang membawa lari para perempuan penghibur istana ke India, mereka kemudian menjadi korban perdagangan manusia dengan dijual di rumah-rumah pelacuran di India untuk bertahan hidup.

(Tej Shrestha, TOPICS : Ending slavery in Nepal - The Himalayan Times) Sumber lain mengatakan bahwa perdagangan manusia di Nepal dilarang selama masa pemerintahan Dinasti Rana pada tahun 1925, yang mana pidato Chandra Shumsher pada tanggal 28 November 1924 juga menginginkan penghapusan perbudakan, namun praktek perbudakan di Nepal masih ada dan dilakukan di kalangan masyarakat dalam tradisi yang bernama Hilaya dan Kamaiya, terlepas dari Konstitusi tahun 1990 yang menyatakan kebebasan dari “perbudakan, perhambaan, atau kerja paksa dalam bentuk apapun”, namun nyatanya masyarakat Nepal harus menunggu hingga 17 Juli 2000 untuk penghapusan perdagangan dan perbudakan manusia di Nepal secara resmi.

(Ms. Sadhna Mishra: 2017) Salah satu penyebab perdagangan perempuan di Nepal adalah konflik bersenjata yang terjadi antara partai komunis Maoist Nepal yang ingin menggulingkan kekuasaan monarki Nepal karena menganggap bahwa sistem monarki Nepal sudah kuno dan harus segera diganti ke bentuk pemerintahan yang lebih modern, yang mana konflik ini berlangsung dari tahun 1996 hingga 2006. Sepanjang konflik berlangsung, masyarakat Nepal mendapatkan teror baik dari polisi setempat maupun kelompok Maoist Nepal sehingga membuat laki-laki melarikan diri dari rumah dan meninggalkan anak serta istri mereka. Anak dan istri yang ditinggalkan oleh suami mau tidak mau harus bermigrasi ke negara tetangga Nepal yang terdekat yaitu India untuk mencari pekerjaan, dan berpotensi mengalami perdagangan manusia berkedok pengiriman tenaga kerja.

Selain itu, akar masalah ini juga diperparah ketika Nepal mengalami gempa bumi dahsyat pada tahun 2015 yang membuat banyak rumah runtuh dan orang kehilangan harta benda serta tulang punggung mereka. Beberapa wanita yang kehilangan suami mereka dalam insiden ini, otomatis tidak punya pilihan selain menjadi tulang punggung dan merantau ke negara yang lebih besar namun masih dekat dengan Nepal, yaitu India. Sejak saat itulah, perempuan-perempuan yang berniat memperbaiki nasib di India malah ditipu oleh agen-agen pencari pekerjaan yang membuat mereka kebanyakan berakhir di rumah-rumah bordil India. Beberapa ada yang berhasil melarikan diri dari India, beberapa lagi tidak karena rumah-rumah bordil dijaga lumayan ketat. Dan ini menjadi semacam lingkaran setan karena ketika perempuan-perempuan muda Nepal lainnya terjebak di dalam rumah bordil yang sama dengan perempuan Nepal yang sudah lebih dulu ada di tempat itu, mereka sulit keluar karena beberapa perempuan Nepal yang bekerja cukup lama di rumah bordil telah menjadi mucikari dan mencari perempuan-perempuan Nepal untuk rumah bordil tempat mereka bekerja. Biasanya perempuan-perempuan Nepal akan diambil dari desa-desa yang masih kekurangan secara ekonomi, kemudian membawanya ke Kathmandu (ibukota Nepal) dan di sana, ia akan dimasukkan ke India. Dokumen-dokumen penting mereka ditahan oleh agen-agen yang mencarikan mereka “pekerjaan” dan dengan itulah mereka malah dikirim ke rumah-rumah bordil. Sehingga saat ada yang berhasil kabur dan ingin melaporkannya kepada polisi India, dengan dokumen yang telah disita, hal itu menjadi tidak mudah. 

 Pada tahun 2019, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memperkirakan bahwa 1,5 juta orang Nepal rentan terhadap perdagangan manusia. Para pelaku perdagangan orang memanfaatkan perbatasan terbuka Nepal dengan India untuk membawa perempuan dan anak-anak Nepal ke India guna diperdagangkan sebagai pekerja seks. Para migran yang tidak terdaftar dan sebagian besar orang Nepal yang melakukan perjalanan melalui perbatasan terbuka dengan India yang mana mereka menjadi rentan terhadap kerja paksa dan perdagangan orang karena terlalu bergantung pada agen perekrutan yang tidak resmi. Para pelaku perdagangan orang mengeksploitasi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Nepal di Nepal, India, Timur Tengah, dan Asia Timur di bidang konstruksi, pabrik, tambang, pekerjaan rumah tangga, mengemis, dan industri hiburan orang dewasa. Jumlah orang Nepal yang bekerja di Timur Tengah diperkirakan oleh pemerintah mencapai 1,5 juta orang yang terdiri dari sebagian besar laki-laki bekerja di bidang konstruksi di Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Dalam beberapa kasus lainnya, para majikan menahan paspor mereka dan tidak membayarkan gaji selama beberapa bulan.

Karena pemerintah memberlakukan pembatasan terhadap pekerja rumah tangga perempuan ke negara-negara Teluk, sebagian besar pekerja rumah tangga Nepal yang bekerja di Irak, Kuwait, dan Arab Saudi tidak memiliki izin kerja yang sah dan bermigrasi melalui jalur yang tidak resmi, yang menyebabkan mereka memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap perdagangan manusia. Visa turis, pelajar, pernikahan, dan kerja digunakan oleh para pelaku perdagangan orang untuk membawa orang-orang Nepal ke negara-negara Eropa dan Australia. Pemeriksaan sebelum keberangkatan yang tidak ketat di bandara Kalkota dan Chennai serta kebiasaan menyuap petugas India di Mumbai dan New Delhi juga dilakukan oleh para pelaku supaya dapat menerbangkan para buruh migran Nepal ke negara-negara ketiga tanpa dokumen yang lengkap. Selain itu, para pelaku perdagangan manusia juga membawa orang-orang Nepal melalui Sri Lanka dan Burma. Pada masa pandemic Covid-19, penggunaan sosial media sebagai media untuk menjerat korban adalah hal yang umumnya dilakukan oleh para pelaku.

Pada tahun 2019, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memperkirakan bahwa 1,5 juta orang Nepal rentan terhadap perdagangan manusia. Para pelaku perdagangan orang memanfaatkan perbatasan terbuka Nepal dengan India untuk membawa perempuan dan anak-anak Nepal ke India guna diperdagangkan sebagai pekerja seks. Para migran yang tidak terdaftar dan sebagian besar orang Nepal yang melakukan perjalanan melalui perbatasan terbuka dengan India yang mana mereka menjadi rentan terhadap kerja paksa dan perdagangan orang karena terlalu bergantung pada agen perekrutan yang tidak resmi. Para pelaku perdagangan orang mengeksploitasi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Nepal di Nepal, India, Timur Tengah, dan Asia Timur di bidang konstruksi, pabrik, tambang, pekerjaan rumah tangga, mengemis, dan industri hiburan orang dewasa. Jumlah orang Nepal yang bekerja di Timur Tengah diperkirakan oleh pemerintah mencapai 1,5 juta orang yang terdiri dari sebagian besar laki-laki bekerja di bidang konstruksi di Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Dalam beberapa kasus lainnya, para majikan menahan paspor mereka dan tidak membayarkan gaji selama beberapa bulan. Karena pemerintah memberlakukan pembatasan terhadap pekerja rumah tangga perempuan ke negara-negara Teluk, sebagian besar pekerja rumah tangga Nepal yang bekerja di Irak, Kuwait, dan Arab Saudi tidak memiliki izin kerja yang sah dan bermigrasi melalui jalur yang tidak resmi, yang menyebabkan mereka memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap perdagangan manusia. Visa turis, pelajar, pernikahan, dan kerja digunakan oleh para pelaku perdagangan orang untuk membawa orang-orang Nepal ke negara-negara Eropa dan Australia.

Pemeriksaan sebelum keberangkatan yang tidak ketat di bandara Kalkota dan Chennai serta kebiasaan menyuap petugas India di Mumbai dan New Delhi juga dilakukan oleh para pelaku supaya dapat menerbangkan para buruh migran Nepal ke negara-negara ketiga tanpa dokumen yang lengkap. Selain itu, para pelaku perdagangan manusia juga membawa orang-orang Nepal melalui Sri Lanka dan Burma. Pada masa pandemic Covid-19, penggunaan sosial media sebagai media untuk menjerat korban adalah hal yang umumnya dilakukan oleh para pelaku. Menurut data penegakan hukum, usia perempuan dan anak perempuan Nepal yang berisiko tinggi menjadi korban perdagangan manusia ada di kisaran usia 11-25 tahun.

REFERENSI:

Rita Dhungel MacEwan, “Unpacking Human Trafficking from Neoliberalism and Neoconservatism Paradigms in Nepal: A Critical Review”, University Canada, 2021

Tej Shrestha, (TOPICS : Ending slavery in Nepal - The Himalayan Times

Ms. Sadhna Mishra, “Armed Conflict and Human Trafficking in Nepal”, IOSR Journal of Humanities and Social Science, Vol. 22, Banaras Hindu University, India, Juli 2017 2022

Trafficking in Person Report - U.S. Embassy in Nepal (usembassy.gov) 2023

Trafficking in Persons Report: Nepal - U.S. Embassy in Nepal (usembassy.gov)